Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Thailand (2)

 
APAKAH menyatukan Indonesiadan Thailand di bidang pelayanan dan hukum kesehatan?” Kami akan mengundang para pengajar Program Studi Hukum Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Mahidol University,dan sebaliknya, untuk melakukan kerja sama pengajaran. Kami juga akan melakukan seminar-seminar internasional untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang mendera,” kata Dr Thomas Budi Santoso, Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata, 4 November, usai kunjungan ke Bangkok.
Hal senada juga diungkapkan oleh Suthee U-sathaporn, setelahpengajar di universitas setempatitu, mempresentasikan dan mendiskusikananeka topik yang saatini sedang dipersoalkan di Thailand.‘’Oo, ini ajakan yang sangat terhormat.’’
Akan tetapi apakah kedua bangsa ini sesungguhnya bisa bekerja sama? ”Mengapa tidak? Kita lihat saja program-program studi yang diajarkan di kedua universitas. Kita bisa saling belajar untuk mengatasi persoalan,” kataDrs Heribertus Hermawan Pancasiwi MSi, pengajar Statistik Sosial yang turut dalam kuliah kerja lapangan itu.
Apa yang diajarkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Mahidol University Thailand? Banyak hal. Ilmu-ilmu itu terwadahi di 13 departemen, yakni keperawatan dan kesehatan masyarakat, mikrobiologi, biostatistik, kesehatan masyarakat dan administrasi, parasitologi dan entomologi, nutrisi, epidemiologi, sains dan kesehatan lingkungan, rekayasa sanitasi, sains tentang pendidikan kesehatan dan perilaku, keselamatan dan kesehatan okupasional, kesehatan komunitas, serta kesehatan keluarga. ”Nah, itulah bidang-bidang yang bisa Anda pelajari di sini,” kata Prayoon Fongsatitkul, dekan.
Ada juga kelas-kelas internasional yang bisa ditempuh satu hingga dua minggu, yakni kesehatan primer, kesehatan reproduksi, pelatihan penanggulangan AIDS, manajemen rumah sakit, penyakit menular, penyakit tak menular, promosi kesehatan, promosi kesehatan pada usia lanjut, perencanaan atau kebijakan kesehatan, metodologi riset di kesehatan publik, sekolah kesehatan,dan persyaratan pendaftaran.
Adapun yang berkait dengan hukum dan kesehatan, meliputi hukum internasional, hukum publik, hukum privat (termasuk kontrak dan pelanggaran hukum internasional maupun non-internasional), peradilan bidang kesehatan, persetujuan tindakan medik, rekam medis, malapraktik, dan etik.
Kepedulian Sosial
”Sesungguhnya apa pun bentukpelayanan kesehatan dan bagaimana mencapai pelayanan kesehatan ideal di Indonesia dan Thailand tidak jauh berbeda.Thailand bersandar pada siprit kemanusiaan Mahidol, Unika bertolak dari pengabdian Soegijapranata. Hal itu pernah saya teliti di Bangkok empat tahun lalu,” kataProf Dr Agnes Widanti. Hanya, jelas Ketua Program Studi Hukum Kesehatan UnikaSoegijapranata itu, ”Di Thailand mereka mengembangkan program studi dengan multi disiplin atau paling tidak interdisiplin,sedangkan di Indonesia, kita masih terpaku pada pohon ilmu. Saat ini, saya kira, sebagai pelopor penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum Kesehatan di Indonesia, kami harus menyinergikan antar bidang studi, antar bidang ilmu. Ini kebutuhan yang tak bisa ditawar lagi.”Hal lain yang menyamakan kedua universitas adalah keinginan mereka untuk menjadi lembaga yang bermakna. ”Kami sama-sama ingin mengembangkan hukum kesehatan sebagai subsistem hukum nasional yang mandiri. Para lulusan dirancang untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, etis, humanis, global, dan tanggap terhadap permasalahan aktual dimasyarakat,” kata Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Endang Wahyati Yustina.Mendengarkan aneka keterangan itu, para mahasiswa terpancing untuk mendiskusikan aneka hal.
Mereka dengan kritis mempertanyakan perlakuan hukum terhadap malapraktik, pendanaan, pelayanan kesehatan, dan asuransi yang memungkinkan Thailand menjadi negeri yang tak abai pada kesehatan masyarakat. Akan tetapi apa yang sesungguhnya terjadi? ”Semua persoalan kesehatan dan hukum di Thailand teratasi bukan oleh semata-mata kebijakan-kebijakan besar pemerintah. Akan tetapi justru oleh tindakan-tindakan humanis raja, rakyat, dan siapa yang peduli pada hukum dan kesehatan,” kata Suthee. Penjelasan itu kian meyakinkan kita betapa persoalan pelayanan kesehatan tak selalu berkait dengan uang. (Triyanto Triwikromo-90)