JIKA kita cermati, ternyata pemerintahan baru yang dinakhodai Presiden Jokowi belum menawarkan arah masa depan yang jelas untuk negeri ini. Kita semua, warga bangsa ini, masih harus menerima sajian mozaik ketidakpastian – hampir menyeluruh di semua bidang kehidupan.
Meskipun ada sejumlah tanda-tanda ke arah yang baik, tapi masih begitu banyak pula batu sandungan yang menghambat gerak langkah negeri ini menuju kondisi lebih baik. Sebagai bangsa optimisme kita sempat membuncah ketika pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung mampu menghasilkan presiden pilihan rakyat – yang benar-benar berasal dari akar rumput. Hati kita juga dipenuhi kebanggaan menyaksikan keteguhan dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal proses serta sengketa Pilpres itu.
Kehadiran Presiden Jokowi dalam dua pertemuan antarbangsa yang stratejik, APEC dan G20, sesaat setelah dilantik – sempat menuai sambutan yang luar biasa dari para pemimpin dunia dan serta melambungkan harapan masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Namun, hanya dalam hitungan bulan, semua optimisme itu kini tersandera – untuk tidak mengatakan dibegal – di tengah jalan. Sejumlah kejadian yang melontarbalikkan optimisme kita sebagai bangsa ”tiba-tiba” muncul silih berganti.
Mulai dari ”drama” cicak versus buaya jilid kedua yang merupakan hasil rencana pengangkatan kapolri, hingga peragaan inkonsistensi kebijakan dalam perkara peningkatan uang muka kendaraan para wakil rakyat. Sampai detik ini, boleh dibilang parlemen kita (DPR) belum berjalan secara normal. Perpecahan dalam tubuh partai, munculnya fraksi tandingan, serta rebutan ruangan di Gedung DPR-MPR mewarnai wajah bopeng kehidupan ketatanegaraan kita.
Seiring dengan wajah politik yang buram, ternyata keadaan ekonomi Indonesia juga menampilkan wajah suram. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, juga memprihatinkan. Yang terkini, kita baru saja disuguhi perdebatan tentang ”petugas partai” yang mengusik pemahaman dan keyakinan kolektif kita tentang demokrasi. Singkatnya, potret negeri kita yang semula begitu glittery (bersinar) hanya dalam sekejap kini menjadi begitu gloomy (buram).
Gambar buram Indonesia ternyata juga tertangkap oleh lensa pihak luar. Dalam pengamatan mereka, Indonesia adalah bak raksasa yang mengubur dirinya sendiri. Salah satunya tercermin dari tulisan Cameron White di The Wall Street Journal, 9 April 2015 yang lalu. Cameron menuliskan sebagai berikut.
”On paper, Indonesia should be a major global player. It has the fourthlargest population in the world, a rich supply of natural resources and a strategic location between the Indian and Pacific oceans, with more than half the world’s international shipping passing through its waters. Yet since gaining independence.., Indonesia has focused more on building unity among its roughly 17,000 islands than on expanding its influence over the outside world.”
Pelajaran apa yang yang bisa kita petik dari keadaan ini? Negeri kaya yang seharusnya bisa menjadi raksasa dunia itu ternyata senantiasa menghabiskan daya-upaya dan energi untuk berkutan dengan dirinya sendiri. Dalam tulisan yang sama, Cameron menyebut bahwa deklarasi Indonesia sebagai ”poros maritim global” (a global maritime fulcrum) oleh Presiden Jokowi dalam KTTASEAN di Naypyidaw, November tahun lalu, sangat boleh jadi akan menjadi slogan kosong belaka. Hingga saat ini, belum ada dokumen yang memberikan kebijakan baru itu secara rinci.
Bukan Jaminan
Argumen klasik yang sering menggoda kita untuk mengamininya adalah bahwa tidak ada perubahan yang bisa berlangsung secara instan. Seorang pemimpin yang begitu dielu-elukan dan diharapkan rakyat (digadhang-gadhang) seperti Jokowi bukan jaminan untuk terjadinya transformasi secara segera. Dalam cara pandang ini, ketidakpastian yang sedang melanda Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini adalah perwujudan adagium lama ”there is no free lunch”. Sebagai penghiburan, maka kita bisa berandai-andai bahwa Presiden dan jajarannya harus bekerja keras dulu sebelum arah kemajuan mulai menjadi jelas.
Yang mengkhawatirkan adalah jika yang sedang berlangsung ini justru menjadi bagian dari proses penguburan diri sang raksasa, Indonesia. Penguburan diri ini ditandai oleh kebijakan yang inkonsisten dan maju mundur – tak bergerak ke mana-mana. Sebut saja kasus Komjen Budi Gunawan (BG). Drama pencalonan BG sebagai Kapolri yang dianulir sendiri oleh pengusulnya (Presiden) meskipun yang bersangkutan lolos uji fit-and-proper oleh DPR – apa pun latar belakangnya (termasuk keberatan masyarakat) – merupakan pertunjukan inkonsistensi kebijakan yang begitu gamblang. Lebih menyedihkan lagi, alih-alih menuntaskan dugaan persoalan hukum yang masih melingkupinya, kini BG justru menjadi Wakapolri.
Sungguh sebuah peragaan kebijakan yang maju-mundur.
Dalam literatur tentang kepemimpinan dengan mudah dapat kita temukan bahwa konsistensi kebijakan adalah senjata utama dalam pertempuran untuk bertahan hidup (the battle for survival) sebuah organisasi.
Inkosistensi hanya akan menurunkan tingkat keyakinan para pengurus dan anggota organisasi. Untuk menanggulanginya, Robert Whipple (2002) dengan lugas menyatakan ”It is up to leaders to prevent this”. Tanpa keberanian untuk konsisten, maka pemimpin hanya akan menjerumuskan organisasinya untuk tidak bergerak kemana-mana dan menghambur energi belaka.
Menyikapi keadaan ini masyarakat sipil – terutama kaum terdidik – harus terpanggil untuk turut mencegah penguburuan diri raksasa Indonesia berlanjut.
Kelompok terdidik sudah seharusnya mengambil peran dalam menerobos kebuntuan itu. Langkah itu bisa dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Dalam kapasitas masing-masing marilah kita turut serta berperan sebagai problem solver (pemecah masalah) bukan trouble maker (pembuat masalah) di lingkungan kita masing-masing. (81)
— Budi Widianarko, Rektor Unika Soegijapranata
sumber lain : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/123799/
